1. Rancangan PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Rencana pengelolaan minerba nasional Perizinan berusaha di bidang pertambangan dan minerba Dana ketahanan cadangan Minerba Kriteria terintegrasi untuk komoditas logam dan batu bara Izin pertambangan rakyat IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak ...
Jul 26, 2020· Kendari, – Polemik perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT Panca Logam Makmur (PLM) yang ramai di akhirakhir ini membuat Kuasa Hukum PT PLM, Dr Abdul Rahman SH MH angkat bicara. Menurutnya, laporan yang dilakukan salah satu pemegang saham di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan tindak pidana di [.]
Aug 27, 2014· Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han) 1. 1 EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA1 Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Deputi Bidang Kajian Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia Abstrak Pada hakekatnya izin adalah pernyataan dari .
Jun 08, 2021· IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA ESDM Selasa, 08 Juni 2021. IJIN OPERASIONAL GENSET ... Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 3. Surat Kuasa diatas Materai ditandatangani oleh pemberi dan penerima Kuasa. 4. Apabila Pemohon menunjuk Kuaa Foto Copy KTP yang diberi kuasa. 5. Profil Pemohon (Profil Perusahaan ...
Dec 29, 2020· Selanjutnya, seluruh perizinan akan ditangani oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dokumen yang diserahkan ke pemerintah pusat ialah izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan kontrak atau perjanjian, izin pertambangan rakyat, surat izin pertambangan batuan, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan .
Alur Perizinan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : * Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemillikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan dampak kegiatan
Dec 11, 2020· Aturan berlaku bagi semua perizinan yang selama ini ada di provinsi dan kabupaten. JAKARTA — Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menegaskan semua bentuk perizinan pertambangan akan diambil alih pemerintah pusat. Hal ini juga berlaku bagi semua perizinan yang biaa diatur di tingkat provinsi maupun kabupaten.
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Derektur Jenderal Meneral, Batubara dan Panas Bumi mengeluarkan Surat Edaran bernomor 03E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 .
Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUP K OP Pengangkutan dan Penjualan. Berikut adalah kutipan pasalpasal tersebut.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diatas materai Rp,. Profil Badan Usaha;
1. Rancangan PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Rencana pengelolaan minerba nasional Perizinan berusaha di bidang pertambangan dan minerba Dana ketahanan cadangan Minerba Kriteria terintegrasi untuk komoditas logam dan batu bara Izin pertambangan rakyat IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak ...
Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, dan Badan Usaha, adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
Sep 26, 2016· Lokasi dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan (KP); Kontrak Karya (KK); Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Eksploitasi yang dimohon 2. Kesampaian Daerah dan Sarana Perhubungan Setempat 3. Keadaan Lingkungan Daerah, Penduduk, Mata Pencaharian Penduduk, Keadaan Flora, Fauna, Iklim, Sosial Ekonomi dll 4.
Dalam Pasal 36 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambanga n Mineral. Dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu: a. Izin Usaha P ertambangan (IUP ...
banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan ... pertambangan batubara, SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) untuk bahan galian industri, dan izin pertambangan rakyat untuk tambang
Melayani Jasa Perizinan, Konsultan Perizinan, Izin Bangunan, Izin Pertanahan, Izin Migas, izin amdal. izin KRK, izin Rumah sakit, izin Reklame, izin Kesehatan, Ekspor Impor di Jabodetabek
Batubara di Indonesia (Statistik Pertambangan dan . Jan 29, 2015Pengendalian Ekspor Batubara 6. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang memprioritaskan BUMN dan perusahaan dalam negeri untuk melakukan penambangan di Wilayah Pencadangan Negara (WPN) 7. Melibatkan unsur hukum Kebijakan Pertambangan Batubara 31. 1.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT.
May 12, 2020·, JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat mendelegasikan kewenangan pengelolaan jenis pertambangan kepada Pemerintah Daerah terkait perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat.. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menuturkan adapun dasar pertimbangan penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat yakni kebijakan Presiden RI .
Dec 19, 2018· Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di seluruh dunia.
Apr 23, 2013· Dasar hukum perizinan usaha Pertambangan bahan galian Batuan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : ... UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 1999 Nomor 4, TLN 4959). 5. Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pertambangan . Persyaratan Permohonan Izin.
TUMPANG TINDIH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Studi Kasus PT Ridlatama Tambang Mineral ... UU Minerba menguatkan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan pertambangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang ... mengingat pada saat PT RTM mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan, Kuasa
Oct 18, 2020· Adapun, jaminan perizinan jangka panjang tersebut antara lain dapat merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 47 huruf (f) dan (g), bahwa untuk pertambangan mineral logam dan batubara yang ...
Dec 11, 2020· Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. "Terhadap jumlah IUP (Izin Usaha Pertambangan) saya nggak hafal.
timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainya di Indonesia. 47 Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang, Jakarta, 1995, hlm. II20 48 Departemen Pertambangan dan Energi, 50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam
Sehingga berdasarkan fenomena empiris tersebut, maka penelitian ini fokus pada tata perizinan sektor pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum Tahun 2014 di Kabupaten Kuantan singingi masih menggunakan kata Exploitasi dalam bentuk kuasa pertambangan.
Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan MineralBatubara Oleh Pemerintah Daerah ... c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ... pertambangan indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau
Nov 16, 2020· Permen ESDM 28/2009 dan perubahannya tersebut akhirnya dicabut melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 34/2017"). Permen itu juga telah dicabut dan yang berlaku saat ini adalah Permen ESDM 7 Tahun 2020.
Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus. Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba ") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan " IUPK ", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (" WIUPK ").
Tambang bawah tanah secara umum didefinisikan sebagai tambang yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Terdapat beberapa tahapan dalam tambang bawah tanah yaitu, pembuatan jalan utama (main road), pemasangan penyangga (supported), pembuatan lubang maju untuk produksi, ventilasi, drainase, dan fasilitas tambang bawah tanah lainnya.
Aktifitas pertambangan terutama pertambangan Batubara di wilayah Kalimantan Selatan dimulai sejak tahun 1995 yang waktu itu perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan yang diberikan konsesi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu izin kuasa pertambangan (KP), dan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diberikan ...
Oct 19, 2020· Adapun, jaminan perizinan jangka panjang tersebut antara lain dapat merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 47 huruf (f) dan (g), bahwa untuk pertambangan mineral logam dan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah ...
Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi. Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan: A. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara.
Gambar 1. Pertambangan batubara di Kecamatan Kintap Data dari Kementerian Kehutanan4 yang dirilis sejak tahun 2008 bahwa perizinan pertambangan menggelembung semakin tidak terkontrol sejak era otonomi daerah. Sekitar 6 7 Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan setiap harinya, luas .